Pemerintah Diminta Tegas Tutup Hotel, Mall, Dan Adili Penjahat Lingkungan Di Palembang

indonesiasatu, 22 Sep 2018, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

PALEMBANG - Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Kota Palembang kembali melakukan aksi unjuk rasa di PTC Mall Palembang, Sabtu (22/09/2018). Kali ini mereka meminta ketegasan dari pihak PTC Mall untuk memenuhi tuntutan buruh mengenai hak buruh dan lingkungan hidup.

Aksi Massa yang terdiri dari gabungan seluruh elemen organisasi seperti SBSI, KSPI, KSBI, SPSI, PBP, LMND, KNPI dan banyak lagi lainnya ini mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutan mereka terpenuhi bahkan mereka akan mendesak pemerintah menutup PTC Mall bahkan Hotel dan Mall yang melanggar ketentuan UU Lingkungan Hidup.

Koordinator Aksi, Ramli, menjelaskan, persoalan menyangkut buruh sering terjadi yang mana saat ini apa yang dialami Yuniarti Karyawan PT Pandawa Lima Halim Bersama yang bekerja 14 tahun namun perlakuan perusahaan terhadap buruh Yuniarti sangat lah bertentangan dari sisi Hukum Ketenagakerjaan dan dari sisi kemanusiaan.

"Sangat ironis memang kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kaum buruh dan yuniarti-yuniarti lainnya, banyak ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan dilanggar Perusahaan salah satunya PT. Pandawalima Halim Bersama namun sampai hari ini Pihak belum memberikan efek jera dengan cara membekukan Badan Hukum Perusahaan," ungkap Ramli.

Berdasarkan temuan pihak DPRD kota Palembang beserta instansi terkait yang menindaklanjuti temuan mereka, Ramli menyakini bahwa apa yang menjadi temuan awal dilapangan terbukti dengan adanya statemen dari anggota DPRD Kota Palembang berkaitan dengan dokumen  lingkungan untuk kawasan yang di kelola oleh PT Pandawa Lima Halim Bersama, baik mall dan hotel yang tidak memenuhi peraturan yang ada.

"Adapun pelanggaran yang kami indikasikan dilakukan berkaitan dengan aturan diantaranya UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP No 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan, PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, Peraturan Menteri LH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Permen LH No 24 tahun 2009 tentang panduan penilaian amdal, Perda kota Palembang no 15 tahun 2012 tentang RTRW, perda kota palembang No 1 Tahun 2018 tentang dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan," terang Ramli.

Sementara itu, juru bicara aksi, Andreas OP, menjelaskan, berdasarkan rekam jejak dan temuan awal dilapangan dari awal tahun 2016 bahwa kasus lingkungan ini pernah di angkat namun tidak ada tindak lanjut dan justru berulang kembali di tahun 2018 dengan masalah yang sama.

Andreas berkesimpulan bahwa pihak pengelola mall dan hotel telah melanggar aturan yang ada dan tidak memberikan perbaikan secara teknis yang di atur dalam Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta perda kota palembang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian upaya dari kelompok masyarakat, NGO, warga lingkungan, untuk memberikan masukan tidak didengarkan oleh pihak PT Pandawa Lima Halim Bersama.

"Bahwa keterlibatan oknum dan pihak terkait dalam  proses penerbitan perizinan  mall PTC dan hotel Novotel  terindikasi kuat terjadi penyimpangan  prosedur  serta adanya  KKN. Pemerintah kota Palembang belum tegas menjalankan fungsi regulasi perizinan dan penertiban, dengan banyaknya pelanggaran di lapangan berkaitan dengan perizinan yang di keluarkan serta lemahnya  penegakan sanksi sebagai mana  diatur di UU dan perda kota," jelasnya.

Menurut Andreas, harus diambil tindakan tegas oleh perintah kota palembang untuk berani melakukan audit lingkungan dengan mengajak instansi terkait seperti BLH, Dinas Tata Kota, Dinas Pendapatan Kota, Kanwil Pajak, Satpol PP, Kepolisian, NGO Lingkungan, dan penggiat lingkungan untuk bersama-sama melakukan tindakan audit.

"Sebagaimana seruan kami untuk menutup sementara Hotel dan Mall yang melanggar izin lingkungan dan segara bentuk tim teknis khusus buruh dan lingkungan," tegas Andreas.

Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang, mendesak pihak terkait untuk duduk bersama-sama menyelesaikan carut marut perizinan lingkungan yang tidak satu pintu dan terkesan menyalahi prosedur.

Kasus Mall PTC dan Hotel Novotel merupakan gambaran awal betapa lemahnya peran pemerintah kota dalam regulasi inventasi yang tidak taat hukum yang menggunakan celah hukum dan aturan yang di selewengkan oleh oknum.

"Kasus Amdal dan lingkungan hidup di wilayah ekonomi sentral kota palembang  ini akan menjadi bola panas serta peluang bagi pemerintah kota Palembang dan Provinsi Sumsel yang baru dan akan di lantik, untuk dapat  menjalankan good goverment, zero corruption dalam sistem pemerintah yang demokratis, akomodatif peduli lingkungan dalam rangka kampanye  Go Green menuju penyelamatan lingkungan yang sehat, aman bagi warga  kota Palembang dan Dunia," jelasnya.

Menurut Andreas, hanya dengan ketegasan dan penertiban, diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang nakal, yang tidak mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat lewat instrumen pendapatan pajak. "Aksi ini akan terus  Kami dorong hingga ke nasional dengan targetan palembang akan menjadi salah satu kota bisnis yang nyaman, aman tertib dan bebas pungli," tutup Andreas. (Rilis/Ridho)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu